Jambi, fakta.co – Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos,M.Si,MM.Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, mengemukakan kekhawatiran terkait transparansi dan integritas proses penghitungan suara.
Ia menyoroti adanya ketidak jelasan dalam mekanisme pengawasan serta kecurigaan terhadap potensi pelanggaran etika dalam penyelenggaraan pemilu.
Persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan demokrasi di Jambi saat ini terancam oleh ketidakpastian yang muncul dari hasil Aplikasi Sirekap KPU yang dianggap kontroversial.
Dimana terdapat banyak pelanggaran yang tidak sesuai degan aturan yang dapat berdampak pada tindak pidana pemilu.
Di sisi lain Gerakan mahasiswa Jambi, Ardianto, melihat persoalan ini seharus nya, pemilu sedari awal betul – betul menunjukkan transfarasi data yang profesional.
Agar tidak berlarut menjadi polemik di tenggah – tengah masyarakat Jambi khusus Nya.
Hal ini menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat jambi, yang mengganggap KPU sebagai penyelenggara bukan hanya tidak profesional namun terkesan memaksakan sesuatu yang pada dasar nya, hal tersebut dalam perhitunggan jumlah suara pemilih, belum memenuhi unsur – unsur siapa yang memenuhi suara terbanyak dalam pemilu.
Ini lah yang menimbulkan sikap kritis masyarakat dan gerakan mahasiswa bersatu untuk pemilu jujur dan adil di Provinsi jambi..
keberlanjutan demokrasi di Jambi sekarang ini memang tengah mengemuka, terutama setelah munculnya keraguan terhadap hasil dari tampilan Aplikasi Sirekap KPU terkait pemilu legislatif 2024 di provinsi Jambi.
Dr. Dedek Kusnadi dengan tegas menyatakan kekhawatiran terhadap transparansi dan integritas proses penghitungan suara, yang dapat mengancam demokrasi itu sendiri.
Persepsi masyarakat terhadap pemilu di Jambi memang tengah terancam oleh ketidakpastian hasil Aplikasi sirekap yang dianggap dapat membuat komplik internal dan hozontal dalam menyikapi hasil pemilu.
Pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan dapat berdampak pada tindak pidana pemilu, yang tentu saja harus diawasi dengan ketat.
Kritikan terhadap KPU sebagai lembagapenyelenggara yang dianggap tidak profesional dan cenderung memaksakan sesuatu juga menunjukkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Masyarakat Jambi, tentu nya ingin menuntut pemilu yang jujur dan adil di provinsi Jambi, sebagai bentuk sikap kritis terhadap proses demokrasi yang diyakini harus menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan.
Kesimpulan.
Implementasi demokrasi yang sejati memang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, demi menciptakan tatanan politik yang solid dan berkeadaban.
Kritikan terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dianggap tidak profesional dan cenderung memaksakan keputusan menunjukkan adanya kecurigaan di tengah masyarakat terhadap integritasnya.
Penting bagi KPU untuk memperbaiki transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendengarkan masukan publik agar dapat membangun kepercayaan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga demokrasi.,(red)
Discussion about this post