Kota Jambi, fakta.co – Pemiliahan umum seretak Legislatif dan Presiden April 2019 telah terlaksana dengan baik dan demokratis dan sudah dapat dikatakan pemilu yang Jurdil walaupun telah terjadi pelanggaran sana sini dan sudah dapat diselasaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan yaitu melaui sidang Peradilan Mahkamah Konstitusi dan dianggap sudah selesai.
Pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten di Indonesia KPU telah menetapkan Keputusan masing-masing tentang penetapan calon terpilih hasil pemilu legislatif Tahun 2019, seluruh Indonesia,
termasuk Daerah Provinsi Jambi dan Kabupen/kota yang ada di Provinsi Jambi sudah ditetapkan oleh KPU masing-masing sesuai tingkatannya.
Yang paling menarik adalah peroleh Kursi masing masing-masing Partai Politik pada pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara terbanyak dengan peroleh kursi mayoritas yaitu 17 Kursi dari 30 Kursi yang di perebutkan, dan sisanya 13 kursi untuk partai politik yang lain, seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PBB, Hanura dan terjadi kejutan bahwa partai besar seperti Demokrat dan PKS tidak memperoleh kursi, ini kejadian yang sangat menarik.
PAN dengan peroleh kursi DPRD terbanyak/Mayoritas 17 kursi dari 30 kursi yang diperebutkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentu merupakan angin segar dan keuntungan besar secara politik lima tahun kedepan, karena sangat menentukan baik secara struktur pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga dalam mengambil kebijakan dalam pemerintahan daerah kedepan.
Berdasarkan mekanisme yang ditentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, walupun tidak secara inplisit mengatur unsur pimpinan DPRD di daerah, tapi sudah jelas yang menjadi pimpinan (ketua) DPRD pada periode 2019-2024 adalah jatah partai pemenang Pemilu 2019, jadi PAN yang paling berhak untuk jadi pipimpin tertinggi untuk DPRD Tanjabtim dan untuk jabatan posisi wakil ketua untuk Partai Politikk yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan seterusnya.
Selain itu, PAN dengan posisi sebagai Partai mayoritas yang duduk di DPRD Tanjung Jabung Timur, yang kepala daerahnya juga dari PAN merupakan hal yang sangat posistif dan menguntungkan secara politik, terutama untuk mendukung kebijakan pemerintahan daerah dalam pembangunan daerah, kemudian akan mempermudah kepala daerah dalam membahas dan mengesah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan DPRD untuk program lima Tahun berikutnya.
Dan minusnya adalah akan terjadi kelemahan dalam kemitraan secara ketatanegaran dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena tidak seimbangnya kompisisi kekuatan dalam DPRD walaupun partai selaian PAN berkoalisi, karena otomatis kekuatan kubu pendukung pemerintah lebih dominan, dan akan tidak berpengaruh banyak dalam dalam proses pembuatan kebijakan nantinya. termasuk mengawasi kebijakan pemerintahan daerah, dan ada kemungkinan mereka merapat dan menyatukan diri mereka ke PAN yang ada dalam DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dengan demikian sulit untuk menciptakan peran “chek and Balances” DPRD kepada pemerintah daerah, imbas lain adalah Partai yang memperoleh kursi kecil atau sedikit akan kehilangan tantangan sebagai penyeimbang kepada PAN selama duduk di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
A. Zarkasi
Dosen Fakultas Hukum dan Fisipol UNJA
