Aturan Ini yang Melarang Anggota Polri Berbisnis

246
foto./ilustrasi

Jambi, fakta.co – Banyak orang bertanya-tanya kok ada sejumlah oknum polisi bermain proyek atau berbisnis, padahal dalam aturan jelas-jelas anggota Polri dilarang keras berbisnis terlebih bermain proyek.

Dilansir dari  laman hukumonline.com, Sovia Hasanah, SH pengasuh rubrik tanya jawab seputar permasalah hukum tersebut memaparkan, dalam melaksanakan tugas memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, ada beberapa larangan bagi anggota Kepolisian.

Baca juga : AKBP Agus Desri Sandi, Kapolres Tanjab Timur Tegaskan Anggotanya Dilarang Bermain Proyek

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”) mengatur beberapa larangan bagianggota Kepolisian RI dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat,yaitu:

  1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. melakukan kegiatan politik praktis;
  3. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  4. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
  5. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
  6. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
  7. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
  8. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
  9. menjadi perantara/makelar perkara;
  10. menelantarkan keluarga.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian RI dilarang:[5]

  1. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
  2. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
  3. menghindarkan tanggung jawab dinas;
  4. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
  5. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
  6. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
  7. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
  8. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
  9. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
  10. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
  11. memanipulasi perkara;
  12. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
  13. mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  14. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
  15. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
  16. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
  17. menyalahgunakan wewenang;
  18. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  19. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
  20. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
  21. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
  22. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
  23. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
  24. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggota kepolisian tidak boleh berbisnis atau memiliki usaha terlebih lagi dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenangnya. Jika melanggar, maka anggota kepolisian tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin.

Tindakan Disiplin dan/atau Hukuman Disiplin

Anggota Kepolisian RI yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.[6]

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.[7] Tindakan disiplin yang berupa teguran dan/atau tindakan fisik tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.[8] Tindakan disiplin dapat dijatuhkan secara kumulatif.[9]

Sementara itu, hukuman disiplin berupa:[10]

  1. teguran tertulis;
  2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
  3. penundaan kenaikan gaji berkala;
  4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  5. mutasi yang bersifat demosi;
  6. pembebasan dari jabatan;
  7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Hukuman disiplin ini dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.[11].(ono)

Sumber : Hukumonline.com

LEAVE A REPLY