Aksi warga sambut kedatangan KPK RI

0
277
foto/ Net.

BATANGHARI, Fakta.co – Aksi warga yang terdiri dari perwakilan empat Kecamatan, yakni Kecamatan Marosebo Ulu, Pemayung, Mersam, Bajubang dan Muarabulian Kabupaten Batanghari, Jambi, akan menyambut kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kedatangan rombongan dari KPK RI ini dikabarkan pada Kamis (22/3) di Perkantoran Pemkab Batanghari dan isu kedatangan KPK ini juga sudah terekspos ke jejaringan media sosial Facebook warga Kabupaten Batanghari.

” Selamat datang rombongan KPK RI di Batanghari dan kami sebagai warga dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di batanghari menyambut baik dengan kedatangan bapak-bapak dan kami minta di berikan waktu untuk berdiskusi terkait persoalan beberapa masalah konflik pihak perusahaan perkebunan terhadap masyarakat tani di dalam wilayah Batanghari,” kata Heriyanto, SH, sebagai warga Kecamatan Mersam.

Dia mengatakan, terkait masalah konflik yang sudah terjadi dengan masyarakat dan masalah perizinan seperti izin usaha perkebunan budidaya (IUPB) yang di keluarkan pihak oknum Pemkab Batanghari diduga tidak sesuai aturan yang berlaku. Dan disini diharapkan kepada pihak KPK RI dapat melihat langsung di balik potensi-potensi berkaitan dengan adanya dugaan kerugian negara yang terjadi.

” Seperti pajak perkebunan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku di kementerian ATR/BPN RI, Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian serta Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB). Ini harus kita diskusikan bersama pihak KPK RI,” ujarnya.

Senada dikatakan Amir Todak, selain dari permasalahan di atas, pihak lembaga juga mempertanyakan terkait dengan laporan Bupati Batanghari, Syahirsah, SY, terhadap laporan pemalsuan tandatangan di tiga perusahaan, yakni PT Jamer Tulen, MPS dan Koperasi Sanak Mandiri yang saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polres Batanghari. Ini juga diduga ada kerugian negara disebalik penerbitan izin tersebut.

Sementara itu, dengan hadirnya pihak KPK di Batanghari nanti, dapat secara langsung melihat masalah yang sudah pernah terjadi di dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Dan sebelumnya pihak lembaga di Batanghari juga pernah mendatangi kantor KPK dan melakukan aksi serta menyurati pihak KPK untuk mengungkap masalah dugaan pelanggaran hukum yang terjadi, baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan oknum pemerintahan.(ono)

LEAVE A REPLY