PT CAK dan PT PSA di Batanghari di laporkan ke Mabes Polri

0
702
BATANGHARI, FAKTA.CO – PT Cakrawala Agrindo Kencana (CAK) dan Palma Sukses Abadi (PSA) yang beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, Jambi, dilaporkan oleh Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Jambi ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri). Laporan ini berdasarkan nomor surat 038/LCKI/-Jambi/V/2017 dengan perihal laporan tentang kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut.
” Ya, benar laporan ini kami sampaikan kepihak Badan Reserse Kriminal Polri dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri pada Bulan Juni 2017 lalu,” kata Mapangara. HK, Ketua LCKI Provinsi Jambi, Jumat.
Ia mengatakan, dalam laporan ini pihak lembaga juga meminta kepada pihak pemrintah kabupaten Batanghari bertanggung jawab dalam pembiaran dan pengawasan terhadap perusahaan tersebut.
” Pemerintah Kabupaten ini sama sekali tidak jeli terhadap usaha perkebunan ini, terkait persoalah pembiaran, pengawasan beserta izin-izin yang dimiliki pihak perusahaan diduga banyak masalah dan banyak permainan,” ujarnya.
Menurut dia, pada laporan atau rujukan yang sudah disampaikan kepihak Mabes Polri ini dan juga disampaikan kepada Direktur bahwa Dittipeksus Bareskrim Polri dengan nomor 403/VI/2017 dan dari isi laporan tersebut juga membuat dugaan terhadap izin dengan mengubah fungsi kawasan mitrapolitan menjadi areal perkebunan kelapa sawit.
Ia menjelaskan, pihaknya meminta pihak Mabes Polri dapat segera menindaklanjuti laporan ini, karena mengingat kepentingan masyarakat dibawah yang saat ini terancam terhadap areal minapolitan yang sudah di garap oleh pihak perusahaan.
Sementara itu, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) Batanghari juga pernah melakukan aksi ke gedung DPRD Batanghari, terkait dugaan perusahaan ini sudah mengubah fungsi titik wilayah pengembangan kawasan minapoliran dan lahan basah.
Beberapa LSM ini juga menyorot pihak perusahaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan juga meminta kepada pihak Pemkab Batanghari serta aparat penegak hukum menghentikan aktivitas kedua perusahaan ini. (her)

LEAVE A REPLY