Heriyanto,SH : Sebagian dokumen studi kelayakan waterboom sudah lengkap dan akan diserahkan ke penyidik Kejari Muarabulian

0
531
BATANGHARI, FAKTA.CO – Sebagaian dokumen studi kelayakan pembangunan warerboom sudah lengkap dan dalam waktu dekat akan diserahkan ke penyidik kejaksaan negeri (Kejari) Muarabulian. Dimana terhadap dugaan pada perencanaan dan studi kelayakan waterboom harus segera diusut.
 
” Ya, sebahagian dokumen sudah kita dapatkan dan ini akan segera kita laporkan kepihak penyidik Kejari Muarabulian,” kata Heriyanto SH, Konsultan Hukum di Kantor Advokat Samudra Keadilan dan Partner Jambi dan juga merupakan masyarakat Batanghari, Selasa.
Ia mengatakan, terhadap laporan dan penyerahaan dokumen nantinya, dia akan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Batanghari. Dan dalam proses masalah perencanaan studi kelayakan ini mendapat respon dari masyarakat Batanghari melalui netizen.
” Harapan saya, kepada masyarakat di dalam wilayah Batanghari dapat mendukung dalam proses laporan studi kelayakan kepada Kejari Muarabulian,” ujarnya.
Ia mengatakan, terkait dengan pemberitaan waterboom yang sudah di share kesebahagian media sosial mendapat tanggapan dari berbagai elemen dan masyarakat di dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Sebab ini merupakan pekerjaan penyidik hukum untuk mengusut proses pada studi kelayakan waterboom yang saat ini sudah terbengkalai.
” Masyarakat Batanghari ingin tahu, siapa yang bertanggungjawab di balik salahnya Pemkab Batanghari dalam membuat wisata waterboom ini. Apalagi pada studi kelayakan yang sudah mereka buat dengan cara seperti yang sudah kita lihat,” jelasnya.
Menurut dia, berdasarkan komentar netizen pada pemberitaan waterboom sebelumnya, bahwa masyarakat batanghari belum puas dengan tindakan oknum yang selama ini menyoroti bangunan waterboom yang saat ini sudah rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Dan selama ini, sorotan teraebut tidak ada jawaban, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam penggunaan uang negara dan kerugiannya.
Perlu diketahui, pada waktu perencanaan waterboom yang berlokasi di Kota Muarabulian Batanghari banyak menuai masalah. Seperti dari data Tribun Jambi edisi Desember 2011, DPRD Batanghari sempat mencoret anggaran Rp24 miliar untuk waterboom.
Bahkan, DPRD menilai pembangunannya belum masuk skala proritas dan masih ada yang lebih penting di banding waterboom yang kini sudah terbengkalai. Namun, Pemkab Batanghari melalui tim anggaran pemerintah daerah menginginkan pembangunan waterboom dilaksanakan tahun 2012.
Disamping itu, pihak pemerintah beralasan bahwa pembangunan waterboom adalah aspirasi masyarakat dan merupakan satu diantara Visi Misi pasangan Bupati waktu itu. Sedangkan waktu itu, seorang anggota DPRD, Amin kepada Tribun Jambi, rencana waterboom itu paling lama dibahas dan menjadi sorotan di banggar serta komisi-komisi.
Dalam membuat studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) paling lama tiga bulan setelah disahkan, yang merupakan syarat Pemkab juga diduga bermasalah. Dan juga pembangunan waterboom hanya mendapat dukungan dari sejumlah elemen kepemudaan.
 
Berdasarkan data yang ada, pada waku itu, sebelum tercapai kata sepakat untuk menggarkan pembangunanya, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan mendatangi kantor DPRD Batanghari dan meminta dewan merealisasikan waterboom tersebut.
 
” Kedatangan yang mengatasnamakan kepemudaan dan kemahasiswaan hanya modus saja, supaya waterboom ini jadi dibangun dan ini aneh. Sedangkan tokoh masyatakat dan agama tidak dilibatkan, padahal ini penting untuk menyetujui atau tidaknya waterboom ini dibangun di lokasi sekarang,” jelasnya.
 
Sementara itu, terkait studi kelayakan pada pembangunan waterboom ini seharusnya merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pengertian layak disini kemungkinan dari gagasan usaha/proyek dilaksanakan memberi manfaat atau tidak dan ini merupakan tanggungjawab pihak penegak hukum untuk mengusut kerugian negara.
 
Sedangkan untuk anggaran pada pembangunan waterboom tidak ada masalah dan hal ini juga sudah di audit pihak BPK RI tidak ada temuan. Bahkan, bangunan waterboom ini sudah diketahui oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) dan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
” Dalam permasalahan ini pada studi kelayakannya harus segera ditindaklanjuti dan diusut. Karena ini merupakan masalah besar bagi Pemkab Batanghari dan pertanyaan banyak pihak serta masyarakat. Bahkan waterboom ini juga sudah menghabiskan banyak uang dengan sudah berdirinya tempat wisata di Kota Muarabulian ini,” katanya lagi. (tim)

 

LEAVE A REPLY