Ormas Repelita Tebo Demo ke Kejagung RI, Desak Kasus Korupsi 33 Miliar Dilanjutkan

0
710

Jakarta, FAKTA.CO- Ratusan massa yang menamakan dirinya Ormas Repelita Tebo mendesak Kejagung RI melanjutkan kasus korupsi di Kab. Tebo yang merugikan keuangan negara sekitar 33 miliar. Hal itu disampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejagung RI di Jakarta, Senin (09/10) pagi tadi. Massa mendesak penuntasan kasus korupsi paket proyek aspal jalan 21 paket 10 dan paket 11 Muara Niro-Muara Tabun tahun 2011- 2013 yang merugikan keuangan negara berdasarkan  perhitungan audit BPKP Jambi.

“Kami minta Kejagung RI dan Jamwas memeriksa jaksa penuntut umum yang menangani kasus korupsi proyek di Tebo yang merugikan uang negara sebesar 33 miliar”ungkap salah satu Pendemo asal Kab. Tebo – Jambi

Massa menilai penanganan kasus hanya sebatas Kabid Bina  Marga Dinas PU Kab. Tebo, padahal masih ada tersangka lain yang belum diproses lagi. Sehingga terkesan Kejagung tebang pilih dan tidak serius.

“Jangan hanya Kabidnya saja yang di tuntut sedangkan tersangka lainnya tidak ditindaklanjuti,” demikian dalam pers rilis Ormas Repelita didepan awak media di Jakarta.

Ada 9 tuntutan yang disampaikan dihadapan Kejagung RI, antara lain:

1.Telah adanya terpidana Korupsi APBD Tebo Atas Nama Joko Paryadi,ST, mempertanyakan dan meminta segera kepada Kejagung RI untuk proses pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 33.841.790.061,30 secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat Tebo.

2.Menuntut Kejagung RI segera mengambil langkah hukum menyikapi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap koruptor maupun yang diduga terlibat dalam kerugian negara yang terjadi di Kabupaten Tebo.

3.Menuntut Kejagung RI segera membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan, diduga ada oknum yang sengaja yang menyimpan perkara ini, hingga proses penanganan perkara terhadap tersangka yang sudah di tetapkan maupun di duga tersangka tidak berjalan sama sekali.

4.Menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan
tetap konsisten terhadap setiap orang yang di duga melakukan tindak pidana korupsi maupun maupun tindak pidana pencucian uang yang tidak ditindak lanjuti sebagai mana mestinya oleh kejaksaan agung RI.

5.Segera memanggil dan memeriksa oknum panitia/pokja pengadaan barang/jasa
perkerjaan konstruksi bidang bina marga pada dinas PU Tebo tahun anggaran 2013 dan penanda tanggan kontrak induk, serta yang terkait di dalamnya.

6. Memanggil dan memeriksa siapapun yang terduga maupun terlibat dalam kegiatan pelaksanaan maupun yang sudah ditetapkan tersangka.

7.Dalam hal ini diduga adanya konspirasi jahat antara pelaku dan penguasa sehingga korupsi yang terjadi terstruktur dengan baik.

8.Agar semua pihak berwenang yang terkait dengan yang menangani proses hukum laporan warga terhadap laporan perbuatan tidak menyenangkan oleh akun media sosial atas nama Sukandar Vahre,  sesuai laporan polisi Nomor : LP/B-134/VIII/2017/Jambi/Tebo.SPKT.

9.Indikasi pembangunan tidak merata hanya terfokus di kecamatan Rimbo Bujang dan kami minta kejagung RI mengawasi pelaksanaan anggaran TA. 2018. (Rafi)

LEAVE A REPLY