Putusan Bebas resedivis Narkotika di PN Muarabulian dipertanyakan  

0
952

BATANGHARI, FAKTA.CO – Pada putusan pembebasan seorang resedivis narkotika berinisial Sup bin Ali Yusuf (28) di Pengadilan Negeri (PN) Muarabulian Kabupaten Batanghari, Jambi dipertanyakan. Pasalnya, dalam pembebasan tersangka atau resedivis narkotika oleh Ketua PN, Darman P Nababan tidak sejalan dengan Hakim Anggota 1, Arman Sutepu dan Hakim Anggota II, Ultri pada putusan bebas yang sudah ditetapkan pada Rabu (27/9).

 
” Pembebasan resedivis narkotika ini sangat-sangat tidak jelas, berdasarkan berkas acara pemeriksaan (BAP) yang diserahkan penyidik Polres Batanghari yang sudah kita telaah, terdakwa mengakui segala perbuatannya dengan alat bukti yang lengkap,” kata Doni Boy Faisal Penjahitan, Jaksa Penuntuk Umum (JPU) Kejari Muarabulian, Jumat.
 
Ia mengatakan, pada penuntutan yang dibuat, terdakwa dikenakan pasal 127 dan 112, sesuai dengan aturan dan perundang narkotika. Bahkan, pada persidangan sebelumnya, terdakwa yang sempat mengaku bahwa bahan bukti seperti, alat hisap, sabu seberat 0,17 gram adalah miliknya dan sebelumnya terdakwa juga sempat ditangkap dengan kasus yang sama.
 
” Kami akan melakukan kasasi terkait putusan pembebasan residivis ini dan didalam persidangan terlihat tidak kesingkronan antara ketu hakim dengan kedua hakim anggota dan banyak kejanggalan dalam putusan babasnya redivis narkoba ini, setelah itu permasalahan ini akan saya laporkan juga ke Komisi Yudisil (KY), tunggu kasasi nanti selesai,” ujarnya.
 
Menurut dia, sepanjang persidangan sebanyak 8 kali sidang dan sempat 2 kali sidang tertunda semua permasalahan diterima di dalam sidang dan terdakwa juga didampingi oleh 4 orang pengacara. Dan pada putusan tersebut, Ketua Hakim beserta Hakim Anggota I dan II tidak sejalan dalam membuat keputusan, karena pendapat dalam vothing mereka dua lawan satu.
 
Ia menjelaskan, untuk kasasi nanti kita mengajukan bahwa majlis hakim pada PN Muarabulian tidak mengikuti aturan dan perundang-undangan serta terdapat majlis hakim tidak menegakan keadilan yang terdapat di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Sementara itu, Mahyudin, Sekretaris LSM Peduli Bangsa sangat menyayangkan terkait dengan bebasnya resedivis di PN Muarabulian. Menanggapi dari kronologis pada persidangan terbuka ini, PN Muarabulian harus ikut aturan dan perundang-undangan dan ini merupakan wewenang wajib dilaksanakan. 
 
” Sesuai dengan pasal yang sudah tetapkan kepada terdakwa ini sangat bahaya jika PN berani memutuskan bebas, sebab sebelumnya terdakwa juga pernah ditahan dengan kasus yang sama. Ini harus kita diskusikan dan kita pertanyakan wewenang hakim yang sudah membebaskan terdakwa ini,” kata Mahyudin.
 
Disamping itu, dengan adanya putusan bebas yang sudah di putuskan oleh PN Muarabulian ini, Ketua Pengadilan sekaligus Ketua Hakim pada persidangan ini, Darman P Nababan, belum berhasil untuk dimintai keterangan terkait putusan terbsebut. (her)

LEAVE A REPLY