Mantan Kepala Bappeda Batanghari enggan jawab soal studi kelayakan Waterboom

0
657

Batanghari, FAKTA.CO – Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Batanghari, Amir Hasbi, yang saat ini menjabat di Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, enggan menjawab persoalan studi kelayakan Waterboom. Saat ditanya wartawan lewat Via Ponselnya, beliau selalu mengelak dengan berbagai slasan.

 
” Saya masih di jakarta ada rapat dan untuk pertanyaan saudara, saya tidak tahu dan itu sudah lama,” katanya, saat ditanya wartawan salah satu media cetak.
 
Kepada wartawan Fakta.co. Dirinya hanya mengatakan, persoalan studi kelayakan yang ditanya itu sudah lama dan sudah tidak ingat lagi. Dan untuk apa di permasalahkan lagi.
 
” Saat ini saya sedang menghadiri rapat di Kantor DPR,” jawabnya singkat.
 
Terpisah, Heriyanto SH, Konsultan Hukum di Kantor Advokat Samudra Keadilan dan Partner Jambi mengungkapkan, bahwa waktu perencanaan waterboom yang berlokasi di Kota Muarabulian Batanghari banyak menuai masalah. Seperti dari data Tribun Jambi edisi Desember 2011, DPRD Batanghari sempat mencoret anggaran Rp24 miliar untuk waterboom.
Bahkan, DPRD menilai pembangunannya belum masuk skala proritas dan masih ada yang lebih penting di banding waterboom yang kini sudah terbengkalai. Namun, Pemkab Batanghari melalui tim anggaran pemerintah daerah menginginkan pembangunan waterboom dilaksanakan tahun 2012.
” Pemerintah beralasan bahwa pembangunan waterboom adalah aspirasi masyarakat dan merupakan satu diantara Visi Misi pasangan Bupati waktu itu. Sedangkan waktu itu, seorang anggota DPRD, Amin kepada Tribun Jambi, rencana waterboom itu paling lama dibahas dan menjadi sorotan di banggar serta komisi-komisi,” jelasnya.
Dalam membuat studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) paling lama tiga bulan setelah disahkan, yang merupakan syarat Pemkab juga diduga bermasalah. Dan juga pembangunan waterboom hanya mendapat dukungan dari sejumlah elemen kepemudaan.
 
” Berdasarkan data yang ada pada saya, pada waku itu, sebelum tercapai kata sepakat untuk menggarkan pembangunanya, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan mendatangi kantor DPRD Batanghari dan meminta dewan merealisasikan waterboom tersebut,” paparnya.
 
Menurut dia, terkait studi kelayakan pada pembangunan waterboom ini seharusnya merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pengertian layak disini kemungkinan dari gagasan usaha/proyek dilaksanakan memberi manfaat atau tidak dan ini merupakan tanggungjawab pihak penegak hukum untuk mengusut kerugian negara.
 
Perlu untuk kita ketahui, untuk anggaran pada pembangunan waterboom tidak ada masalah dan hal ini juga sudah di audit pihak BPK RI tidak ada temuan. Bahkan, bangunan waterboom ini sudah diketahui oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) dan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Sementara itu, dalam permasalahan ini pada studi kelayakannya harus segera ditindaklanjuti dan diusut. Karena ini merupakan masalah besar bagi Pemkab Batanghari dan pertanyaan banyak pihak serta masyarakat. Bahkan waterboom ini juga sudah menghabiskan banyak uang dengan sudah berdirinya tempat wisata di Kota Muarabulian ini.(ono)

LEAVE A REPLY