DPRD Tanjabtim Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi

0
113

Muarasabak, FAKTA.CO – – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Kamis (14/6) kemarin, menggelar Rapat Timur (Tanjabtim), Kamis (14/6) kemarin, menggelar Rapat Paripurna dalam rangkan pandangan umum fraksi terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

 

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang disampaikan Nurwahidah hanya menyarankan kepada pemerintah terhadap hasil pemeriksaan BPK RI agar ditindaklanjuti, sehingga tahun depan dapat memperoleh penilaian. “Selanjutnya untuk mempermudah dalam pembahasan kiranya seluruh OPD untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan agar pembahasan dapat berjalan dengan lancar serta memperoleh hasil yang maksimal, bermanfaat bagi masyarakat Tanjabtim,” katanya.

Kemudian Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI), yang dibacakan Ahmad Fafillah,SE menyampaikan, terkait Silva yang ada di tahun 2016, fraksi BBI mengharapkan untuk kedepannya tidak lagi terjadi Silva yang begitu besar, sehingga apa yang telah direncanakan dalam APBD dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. “Selain itu, untuk kelancaran pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016, fraksi BBI meminta kepada seluruh SKPD dan instansi terkait untuk menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam pembahasan sehingga setiap pembahasan berjalan dengan lancar dan menghasilkan pembahasan yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanjabtim,” sebutnya.

 

Selanjutnya, Desmayerti dari fraksi Hanura menuturkan, fraksi Hanura mengingatkan kepada rekan-rekan Dewan dan eksekutif pada tahapan pembahasan nanti kiranya dapat menyajikan data dan dokumen sebagai referensi untuk dapat mempermudah jalannya pembahasan. Sehingga nantinya dapat mengambil satu kebijakan pada program selanjutnya. ” aksi Hanura juga berpendapat bahwa dokumen nota ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat dilakukan pembahasan pada tahap selanjutnya,” ungkapnya.

 

Fraksi Karya Demokrasi Nasional (KDN), Mujiono mengungkapkan, fraksi kdn setelah membaca dan mempelajari nota Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan BPK RI Perwakilan Jambi dapat menyusuri untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

 

Lalu, pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, yang dibacakan Ermeida Siringo Ringo mengatakan, pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 masih terdapat Silva yang cukup besar, meskipun jika dibandingkan tahun sebelumnya Silva Tahun Anggaran 2016 cenderung menurun. Artinya sudah ada upaya dari para SKPD terkait untuk memperbaiki hal tersebut. Namun fraksi PDI Perjuangan menilai masih lemahnya sisi perencanaan anggaran. Karena semestinya sisa anggaran tersebut bisa dialihkan ke program lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat pada tahun anggaran 2016 yang lalu. “Fraksi PDIP juga mempertanyakan belanja kegiatan apa saja yang belum terealisasi dan apa kegiatan yang tertunda tersebut sudah dimasukkan di dalam kegiatan anggaran tahun 2017,” tuturnya.

 

Kemudian, terhadap nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 sebesar 1.949.329.257.463,94, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan secara terperinci aset mana saja yang mengalami penambahan atau penyusutan, terbesar dan terkecil.

 

Sementara, sejumlah fraksi sangat menyayangkan Kabupaten Tanjabtim, 3 tahun terakhir ini secara berturut-turut mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk itu, sejumlah fraksi meminta kedepannya bisa ditingkatkan sehingga bisa kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(oki/ono)

 

 

LEAVE A REPLY