Polemik Pembelian Mobil Dinas Wabup Batanghari, Komisi I Nyatakan Tidak Layak, Ketua DPRD : Sudah Layak, Mana yang Benar?

0
678

Batanghari, FAKTA.CO – Anggota DPRD Batanghari melalui komisi I, Mashuri menilai bahwa pembelian mobil dinas (Mobnas) Wakil Bupati (Wabup), Soffiah Fattah, jenis Toyota Harrier senilai Rp1,3 miliar tidak layak. Pasalnya mengingat perekonomian masyarakat dan difisit anggaran APBD Batanghari yang saat ini dialami oleh Pemkab Batanghari.

” Ya tidak layak, apalagi dengan harga senilai Rp1,3 miliar ini. Sedangkan mobil Bupati saja tidak sampai harganya sebesar harga mobil yang diperuntukkan untuk wabup,” kata Mashuri, Senin.

Ia mengatakan, sebelumnya pada pembahasan terkait wacana pembelian mobnas wabup ini beberapa waktu lalu. Dirinya menolak dan tidak mau terlibat dalam wacana pembelian mobnas tersebut.

” Jika mau lebih ingin mengetahui dengan pembahasan terkait wacana pembelian mobil ini, buka rekaman dan file lama, pasti jelas bahwa saya tidak mau mobnas wabup ini dianggarkan,” ujarnya.

Lain dengan apa yang disampaikan Ketua DPRD Batanghari, Mahdan, S.Kom, bahwa pembelian mobnas wabup ini sudah layak dan sudah diketuk palu oleh DPRD Batanghari.

Ketika ditanya, terkait dengan persoalan harga yang mencapai miliaran rupiah ini. Dirinya enggan menjawab dengan kelayakan harga tersebut.

Bahkan, pada pembelian mobnas wabup ini sudah menjadi sorotan bagi masyarakat didalam wilayah Kabupaten Batanghari. Dan menurut masyarakat bahwa pembelian mobnas miliaran rupiah ini sangat-sangat mubazir terhadap APBD Batanghari.

” Hal ini harus segera diusut dan kami sebagai masyarakat minta pihak eksekutif dan legislatif bertanggungjawab dengan pembelian mobil ini serta beri alasan yang jelas jika layak bagi kalian dalam pembelian mobil seharga itu,” kata Andi.

Senada dikatakan Sayuti, sebaiknya pihak eksekutif dan legislatif melakukan wacana penghematan anggaran karena mengingat APBD Batanghari yang baru mencapai Rp1 triliun ini.

Ia menjelaskan, coba dilihat dari infrastruktur yang ada didalam wilayah Kabupaten Batanghari, sebahagian sangat memperihatinkan banyak warga, baik itu jalan maupun jembatan, begitu juga dengan harga komoditi seperti sawit dan karet yang tidak ada nilai harganya.

Sementara itu, terkait dengan permasalahan ini, Wabup belum berhasil untuk dimintai keterangan terkait pembelian mobnas ini dan menurut kabar, bahwa dirinya tidak pernah meminta operasional tersebut.

Disamping itu, mobil toyota alpart yang saat ini masih dipakai masih layak untuk dijadikan operasional wabup kelapangan. Sedangkan wacana kedepan, jika mobil toyota harire sudah datang, maka toyota Alpard ini akan dijadikan operasional PKK Batanghari.

” Sungguh keterlaluan sekali dengan adanya pembelian mobnas ini dan kami harap pihak eksekutif dan legislatif jangan asal anggarkan atau ketuk palu saja. Kami sebagai masyarakat kadang-kadang merasa tidak puas dengan jabatan yang anda emban,” kata Robi.(tim)

LEAVE A REPLY